Jakarta, CNBC Indonesia – Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa pada hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2024 kemarin. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah merespons langkah buruh itu dengan menolak upah murah. Selain itu, ada juga penolakan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.
“Kami mendengar tuntutan dari pekerja atau buruh, saya kira komitmen kami Kemnaker sama dengan pekerja, buruh kami tolak upah murah, kami tolak PHK sepihak, dan kami wujudkan itu mulai dari penerapan hubungan industrial Pancasila. Kami meminta kepada serikat dan manajemen perusahaan untuk memedomani hubungan industrial Pancasila. Tuntutan itu pasti bertentangan dengan nilai Pancasila,” kata Ida dalam keterangannya ketika membuka Logistic Skill Contest dikutip Kamis (2/5/2024).
Baru-baru ini, Menaker Ida telah menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No 76/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila. Kepmenaker ini mencakup 6 prinsip dan 2 asas dalam mewujudkan hubungan industrial Pancasila. Di dalamnya menekankan pentingnya mengutamakan falsafah kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, serta peningkatan kesejahteraan.
“Pada momen May Day ini, saya juga mengajak kementerian atau lembaga, pemda, dan pihak-pihak untuk bersama-sama menjadikan topik peningkatan kompetensi pekerja atau buruh ini sebagai isu bersama,” kata Ida.
Demi meningkatkan kompetensi pekerja tersebut, Kemnaker dan Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengadakan Logistic Skill Contest ke-13 untuk pengembangan kompetensi untuk para operator logistik termasuk driver dengan melibatkan hampir 30 rekanan yang mendukung produksi kendaraan di dalam negeri.
“Kemnaker mengisi hari buruh ini dengan mendatangi kegiatan skill. Ya, mereka tidak hanya produktif tapi juga aman. Nah, jadi kita kan melihat ya banyak problem-problem safety itu terjadi karena kompetensi dari paradrivernya. Dan itu tidak hanya bertahun-tahun, tapi jugaterdampak ke perusahaan, juga ke masyarakat,” tutur Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam pada kesempatan yang sama.
Bob yang juga Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyadari adanya tuntutan kenaikan upah dari para buruh. Ia menilai hubungan lurus antara proses produktivitas dengan kesejahteraan.
“Karena kenaikan kesejahteraan tanpa produktivitas, usahanya nanti akan bangkrut. Tapi sebaliknya, kita juga ngga mungkin lah meningkatkan kinerja kita, performa kita tanpa memikirkan buruh. Jadi memang ini dua-duanya harus saling mengisi ya. Dan kita berubah dong, jangan tiap tahun gini-gini terus gitu lho. Udah puluhan tahun nih kita nih demo terus ya kan, tapi hasilnya gak ada,” kata Bob.
Artikel Selanjutnya
Cerita Ganjar di Balik Upah Buruh Jawa Tengah yang Rendah
(dce)